Contoh Perusahaan yang Menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSRtimbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability.

 

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSRmeliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Contoh Perusahaan-perusahaan yang Menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR)

PT Pembangunan Jaya Ancol

Hal terpenting yang senantiasa menjadi concern PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sejak didirikan adalah menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Terus berinteraksi dan tumbuh bersama para pelanggan, pemegang saham, investor, karyawan, pemasok, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga sekitar perusahaan, sudah menjadi tekad Ancol.

Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian, Ancol selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya dan telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) secara nyata untuk tumbuh -kembangnya hubungan harmonis dengan masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam percepatan pembangunan masyarakat melalui kegiatan income generate, pendidikan dan penghijauan sebagai salah satu pilar menuju Ancol Green Company yang menerapkan budaya perusahaan ramah lingkungan.

Program CSR Ancol terdiri dari 5 program utama yang meliputi Program Pendidikan, Program Pengelolaan Lingkungan, Program Sosial Kemasyarakatan, Kegiatan Operasional dan Program Tanggap Darurat. Seluruh program CSR ini berjalan secara bersamaan dan berkesinambungan. Ada banyak program CSR yang telah berjalan dan dikembangkan, antara lain Program ANCOL SAYANG LINGKUNGAN (ASL), SEKOLAH RAKYAT ANCOL (SRA) dan TEENS GO GREEN.

JASINDO

Perusahaan didirikan dan menjalankan operasionalnya bukan hanya memiliki tanggungjawab ekonomis kepada Pemegang Saham dan tanggungjawab legal kepadaPemerintah, akan tetapi memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang merupakan komponen terbesar dalam pertumbuhan perusahaan dengan harapan dapat memberikan pengaruh ekonomi serta dukungan sosial terhadap masyarakat.

 Sebagai wujud atas dukungan perusahaan terhadap Program Pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat umumnya serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan memperdayakan masyarakat, maka PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui implementasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility ) ikut berperan aktif untuk mendorong serta menciptakan kesempatan kerja yang merupakan komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam wujud peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

Kepedulian terhadap lingkungan/komunitas sebagai wujud Corporate Social Responsibility dilaksanakan oleh perusahaan bukan karena Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi trend global, akan tetapi perusahaan memiliki kesadaran tentang pentingnya mempraktekan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian pada stakeholder yang telah memberikan dukungan terhadap kemajuan perusahaan.

Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN agar masyarakat merasa ikut memiliki serta ikut bertanggungjawab dalam pengamanan asset perusahaan dari berbagai rintangan yang ada. Dengan demikian tercipta iklim yang sehat dan mendorong kondisi saling menguntungkan antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara serta memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN. 

AKTIVITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Aktivitas pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, bantuan dana sarana dan prasarana umum, perbaikan gedung sekolah dan bantuan dana sarana ibadah, yaitu :

a.) Bantuan kepada Korban Bencana Alam

Pada tanggal 10 November 2010 perusahaan melakukan program Jasindo Peduli Korban Bencana Alam bagi korban Merapi di Jogja Solo dan Gempa Mentawai

b.) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2010 perusahaan melakukan program bantuan pendidikan dan pelatihan

c.) Bantuan Peningkatan Kesehatan

Pada tanggal 22 Juni 2010 Perusahaan melakukan program peningkatan kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 368 warga perkampungan nelayan Poncol Marunda. Perusahaan juga melakukan Khitanan Massal dengan jumlah peserta khitanan 225 orang pada tanggal 26 Juni 2010.

d.) Bantuan Sarana Ibadah

Pada bulan Februari dan Maret 2010 perusahaan melakukan program perbaikan sarana ibadah baik masjid maupun gereja di Jakarta, Makassar dan Kupang dengan total pembangunan prasarana 6 buah.

 

AKTIVITAS PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan (Jasindo Go Green) perusahaan pada tanggal 25 Juni 2010 melakukan program pelestarian alam dengan penanaman pohon bakau di Muara Karang sebanyak 200 batang pohon.

 

SERTIFIKASI ATAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sampai saat ini perusahaan belum mendapatkan sertifikasi atas pengelolaan lingkungan. 

Jasa Marga

Sebagai suatu institusi bisnis yang memiliki core business dalam membangun dan mengelola jalan tol, Jasa Marga berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Namun demikian, Jasa Marga menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntungan setiap bisnis dipengaruhi oleh praktik-praktik ketenagakerjaan dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya, aktivitas menjalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan dari lingkungan dan faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Jasa Marga tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan dan penjagaan hubungan baik dengan stakeholders di dalamnya.

Keberlanjutan dari bisnis Jasa Marga merupakan faktor fundamental yang menjadi perhatian dari Perseroan. Menyadari bahwa keberlanjutan dari bisnis ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Perseroan berupaya untuk tetap menjaga eksistensi bisnis dengan berlandaskan Triple Bottom Line; People, Planet dan Profit sebagai landasan aktivitas dalam menjaga keberlanjutan dari bisnis yang dijalankan.

Jasa Marga percaya bahwa melalui aktivitas keberlanjutan yang dikemasi dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan tumbuh dan berkembang dari akar yang sama atau dengan kata lain bahwa kepentingan akan keberlanjutan terhadap pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan merupakan dua usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang datang dari visi yang sama dan saling melengkapi.

Program-program TJSL yang dijalankan Jasa Marga mencakup 5 (lima) pilar utama yakni :

1. Kepatuhan pada etika, merupakan komitmen bersama para Direksi dan Karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Kepatuhan pada hukum, adalah komitmen Jasa Marga untuk selalu mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
3. Kepedulian pada karyawan, Komitmen Jasa Marga untuk terus mengembangkan kapabilitas karyawan. Menyesuaikan remunerasi karyawan dengan indikator ekonomi nasional dan hasil kinerja individual, serta melindungi karyawan, pelanggan, aset, mitra kerja dan lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin terjadipenerapan prinsip-prinsip Keselamatan Kerja (K3) yang ketat.
4. Kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program Bina Lingkungan atau program-program community development,, mengembangkan Program Kemitraan (PK), yang merupakan program penyaluran pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro/kecil atau koperasi, serta kepedulian terhadap konsumen melalui berbagai pelayanan.
5. Kepedulian pada lingkungan hidup, dilakukan Jasa Marga Upaya untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis ini terus menjadi fokus perbaikan utama, melalui program penghematan energi, serta penghutanan jalan tol, Termasuk Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai manajemen risiko lingkungan  dalam setiap aktivitas operasional

Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis

Kejahatan Korporasi dalam Lingkup

Kejahatan Bisnis

THE WHITE COLLAR CRIME

Pendahuluan

Kejahatan selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai struktur dan bentuk

masyarakat itu sendiri. Artinya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat

manapun. Kalau kita melihat perkembangan kejahatan di Indonesia pada era

tahun 1950 sampai dengan dekade tahun 1970-an atau bahkan sampai sekarang,

nampak sekali bahwa kejahatan ekonomi (tindak pidana penyelundupan) banyak

terjadi di daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga. Sementara kejahatankejahatan

konvensional seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan

penganiayaan cukup menonjol pula. Pada dekade tahun 1980 sampai sekarang,

pelbagai bentuk kejahatan bertambah dengan kejahatan (kenakalan) remaja,

perkosaan dan perampokan, bahkan ternyata muncul gejala-gejala kejahatan yang

semakin canggih dan rumit, baik di lihat dari modus operandi kejahatan, pelaku

maupun korban.

Kejahatan di bidang perbankan dengan komputer sebagai sarana

manipulasi, kolusi pengusaha dengan perbankan dan birokrat, pemalsuan surat-surat ekspor dan impor, pencucian uang (money laundering), kejahatan

pembobolan bank, oleh pakar-pakar kriminologi di golongkan sebagai “Kejahatan

Kerah Putih” atau “The White Collar Crime”.

Romli Atmasasmita (1955:148) mengemukakan bahwa model kejahatan

kerah putih (White Collar Crime) disingkat WCC, dirintis oleh Edward A. Ross

(1806-1951) kemudian dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland(1883-1950) pada

tahun 1949 dalam pidatonya dihadapan “The American Sociological Society”.

Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa antara lain “Crime in col

blance” (perancis), “Criminalita in colleti bianchi”(italia), “Weisse kragen

kriminolitat” (jerman) dan “El delito de cuello blanco”(Spanyol).

Kejahatan Menurut Masyarakat Awam

 Kejahatan mengandung pengertian yang relatif (tidak mutlak), tergantung

dari sudut pandang mana orang memberi penilaian.Bagi seseorang juris (yang

beraliran formal legalitas), pengertian “kejahatan” mudah ditemukan dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP yang pada

dasarnya tiada lain menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang di

kualifikasikan sebagai kejahatan.

Masyarakat awam (the lower class) selalu melihat bahwa kejahatan

adalah menjadi monopoli kalangan mereka, orang-orang miskin, orang

berperilaku anti sosial dalam masyarakat, orang yang tidak berpendidikan. Teoriteori

kriminologi di atas sangat klasik (kuno) karena kejahatan selalu dikaitkan

dengan kemiskinan, kekumuhan, premanisme, padahal di lain sisi, perkembangan

modernisasi begitu cepat, sistem komunikasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi berkembang seperti tak terbendung lagi.

Teori kriminologi yang mengatakan bahwa masyarakat “The Lower

Class” atau “The man in the street” sudah tidak relevan lagi untuk di jadikan

pokok kajian kriminologi. Bahwa modus operandi kejahatan dan penjahat ikut

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Kita coba menelaah pendapat Barmes and Teeters yang menulis bahwa

“…Nothing could be more to continue to look upon criminal as product of slums,

broken homes the lower classes “(J.E Sahetapy 1979:69).

Teori kriminologi mempersalahkan pada dekade akhir abad ke-20 ini

bahwa bukan kemiskinan merupakan faktor (utama) sebab musabab kejahatan,

melainkan justru kesejahteraan, kemewahan, pola hidup konsumtif, harta dan

wanita merupakan faktor perangsang untuk melakukan kejahatan yang

terselubung.

Iklan-iklan yang merangsang yang secara lihai di hubungkan dengan

status sosial seseorang, demi prestise, demi memenuhi tuntunan modernisasi,

dorongan halus ratu rumah tangga karena pengaruh “demonstration effect”

tetangga atau kawan searisan atau sewaktu resepsi, pendeknya kemakmuran

material (material prosperity) merupakan faktor-faktor yang mendorong

seseorang melakukan kejahatan terselubung (J.E Sahetapy,1979:69).

Pendekatan Kriminologis

Seperti di utarakan di muka , White Collar Crime adalah jenis kejahatan

baru yang menjelma pada dekade akhir abad ke 20 sebagai akibat meluasnya

akses pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak kejahatan-kejahatan konvensional

yang sudah tua seusia umur peradaban manusia, seperti pembunuhan, pencurian,

perkosaan, penipuan, juga terpengaruh oleh kemajuan peradaban-peradaban

manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri, namun melihat bahaya yang ditimbulkan,

maka kita harus memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberantasan

White Collar Crime. Apa sebabnya ? Oleh karena White Collar Crime adalah

suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai

kedudukan sosial yang tinggi di dalam melaksanakan jabatan atau profesi

mereka. Mereka (pelaku) sehari-hari bisa merupakan bankir, seorang eksekutif,

seorang birokrat bereselon puncak, seorang pengusaha, bahkan seorang jaksa,

hakim, polisi atau advokat dan apabila mereka sudah berada dalam kelompok

kerja (pokja) bisa terjadi kolusi dan korupsi.

Sutherland dalam tulisannya (t.th:417) mengemukakan 5 (lima) unsur

pokok utama White Collar Crime yaitu:

a. It was crime

b. Commiteby a person of respectability

c. Of high social status

d. In the coyrse of this accupation

White Collar Crime di Indonesia dirasakan, tapi tidak nampak karena

terselubung. Mereka adalah orang-orang terkemuka (very important person) yang

tidak segan-segan melakukan kejahatan. Mereka sering menganggap dirinya

kebal hukum (Kasus Toni Gozal di Ujung Pandang dan kasus Eddy Tansil

bersama pejabat Bapindo), karena kemampuan materi dan kekuasaan yang

mereka miliki. Itulah sebabnya, White Collar Crime adalah sebuah konsep “sosiokriminologi”

(bukan konsep juridis) sebagaimana sebutan kata “penjahat”

(criminal) yang kerap kali digunakan sebagai panggilan atau cap bagi mereka

yang melakukan perbuatan tertentu dan di kualifikasi sebagai perbuatan jahat atau

kejahatan (G.W. Bawengan,1973:5).

Timbul pertanyaan, bagaimanakah gambaran profil seorang White Collar Crime

itu ?

Menurut J.E sahetapy (1979) bahwa banyak penjahat dewasa ini yang

berkaliber berat, berdasi, berjas dan berpakaian yang mahal sesuai dengan

tuntunan mode, tampaknya patuh pada undang-undang, dan kalau perlu menjadi

anggota suatu panitia sosial yang terkenal, meluncur dalam Mercedes dan Volvo,

akan tetapi melakukan praktek-praktek kejahatan tersembunyi di balik tutur kata

dan sopan santun yang “gearticuleerd”. Mereka tidak berasal dari lapisan

masyarakat yang miskin, yang kasar. Mereka tidak berotot kekar seperti bajingan

umum menurut gambaran Lombrosso, istri-istri mereke adalah : “the robbers

baron”, sama jahatnya dengan seorang perampok dan pembunuh tetapi denganmenggunakan cara dan metode yang lain. Gambaran tersebut sampai saat ini

masih dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Bahkan ada kecenderungan perilaku tersebut menjadi ambivalen, di satu sisi

berwajah “baik” dan di sisi lain berwajah “buruk”. Oleh sebab itu, tidak dapat

diherankan jika seseorang memiliki karakter ambivalensi dalam bertindak.

Tipe White Collar Crime (WCC)

Kejahatan White Collar Crime berasal dan berkembang di negara barat

(Amerika Serikat) yang mengacu pada sosio kultur masyarakat barat. Kejahatan

ini muncul pada tahun 1939 pada kalangan pengusaha dan politisi.

Gejala di atas ditanggapi oleh Sutherland pada pidatonya di hadapan

asosiasi masyarakat Sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menegaskan

bahwa :”The conventional explanations are invalid principally because they are

derived from biased samples. They sample are biased in that they have not

included vast areas of criminal behavior of persons not in the lorver class. One of

theses neglected area is the criminal behavior of basiness and professinal men “

Penulis akan mengemukakan dua tipe White Collar Crime seperti yang

dibedakan oleh Sutherland, yaitu misrepresentation of assets dan duplicity in the

manipulation of perver. Adapun kedua tipe tersebut dirinci oleh Sutherland

sebagai berikut (Romli Atmasasmita,1955:151)

1. Dalam bidang bisnis

·         Misrepresentation of financial statements of corporation

·         Manipulation in the stock-exchange

·         Commercial bribery

·         Bribery of public official directly or indirectly in order to secure favorable

·         contracts and legislation

·         Misrepresentation in advertising and sales menship

·         Embezz lements and misapplication of funds

·         Short weight and measures and misgrading of commodities

·         Tax fraudes

·         Misapplication

2. Dalam bidang kedokteran

·         Illegal sale of alcohol and narcotics

·         Abortion

·         Illegal services to under world criminal

·         Fraudulents reports and testimony in accident cases

·         Extreme cases of unnecessary treatment

·         Fake specialists

·         Restriction of competition and file splitting

Selanjutnya karakteristik White Collar Crime yang membedakannya

dengan kejahatan lain adalah terletak pada kepribadian pelakunya.

Di Indonesia beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi beberapa

tahun lalu yang berdasarkan karakteristik dari Schneider di atas dapat

dikategorikan sebagai White Collar Crime seperti kasus Sandrtex yang merusak

segel PLN dan pembaharuan meterannya, kasus korupsi reboisasi di Sulawesi

Selatan, Kasus Golden Key Group yang melibatkan pejabat Bapindo dan pejabat

penting pemerintah, kasus tindak pidana ekonomi, kasus-kasus kejahatan di

bidang perbankan.

Penutup

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan telah siap

memasuki era globalisasi, jelas White Collar Crime sangat berbahaya dan akan

memberikan dampak dan citra yang jelek di mata internasional apabila kejahatan

White Collar Crime tidak diantisipasi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih

represip.Kejahatan White Collar Crime berlangsung bukan hanya di karenakan

oleh kemiskinan itu sendiri, tapi bisa pula disebabkan oleh percepatan

pertumbuhan pendapatan yang tidak seimbang artinya ketidak seimbangan itu

nampak karena yang satu “kaya” dan yang lain “sengsara”. Pemerintah kita

betapapun telah memberikan banyak kemajuan dalam dua dasa warsa ini yaitu

tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 6-7 persen pertahun yang terjadi

mungkin hanya “stigma-stigma” penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (bad

governance). Benih-benih kejahatan White Collar Crime (seperti kolusi,korupsi

dan nepotisme) semakin meluas melalui praktek, dan hanya dengan kemauan

politik pemerintah (Political Will) harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Oleh sebab itu, aparat keamanan lainnya serta institusi-institusi formal

seperti pengadilan dan lembaga-lembaga penegak hukum dituntut semakin

meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam rangka penegakan

hukum. Demikian juga halnya dengan institusi-institusi sosial dalam masyarakat

yang berfungsi memainkan peran kontrol sosial informal.

Seyogyanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

akan datang dirumuskan secara terang dan jelas ketentuan-ketentuan yang

mengatur penanggulangan kejahatan baru termasuk kejahatan “White Collar

Crime”. Hal ini sangat diperlukan agar dapat menjadi instrumen hukum yang

efektif untuk memberantas kejahatan White Collar Crime dalam masyarakat

dalam era globalisasi.